Utama
Gratis di Pendidikan Gratispol Cenderung Sempit dan Simbolik
HEADLINENUSANTARA.COM, Samarinda - Program pendidikan gratis atau Gratispol yang diusung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji menuai beragam respons dari berbagai kalangan, mulai dari apresiasi hingga kritik tajam.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim, Budi Widi Hartanto, menyambut baik program tersebut. Ia menilai, Gratispol dapat menjadi solusi atas persoalan sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur, khususnya dalam bidang pertanian dan kesehatan yang selama ini kekurangan tenaga terampil.
“Permasalahan utama di Kaltim memang terletak pada SDM, baik di sektor pertanian maupun kesehatan. Program ini sangat potensial untuk mendukung peningkatan kualitas SDM lokal, terutama generasi muda yang akan menikmati fasilitas pendidikan gratis,” ujarnya, Selasa (1/6/2025).
Namun, Budi menekankan pentingnya strategi lanjutan agar lulusan program tersebut bisa diarahkan kembali untuk membangun sektor-sektor strategis di daerah, seperti energi baru terbarukan (EBT), pertanian, dan pengembangan kawasan urban.
“Perlu ada insentif dan arahan yang jelas, supaya SDM yang sudah disiapkan ini tidak justru mencari peluang di luar daerah. Kalau tidak diantisipasi, manfaat program bisa jadi tidak maksimal,” tambahnya.
Di tengah euforia program Gratispol yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, suara kritis justru muncul dari kalangan akademisi. Bagi Purwadi, pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Gratispol tak lebih dari kemasan manis yang belum tentu sejalan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Menurutnya, janji pendidikan gratis seharusnya tak berhenti pada pembebasan biaya kuliah semata. Ia mempersoalkan definisi "gratis" yang dipakai pemerintah, yang cenderung sempit dan lebih bersifat simbolik.
“Bicara pendidikan gratis, seharusnya mencakup keseluruhan kebutuhan mahasiswa. Kalau hanya UKT yang ditanggung, lalu bagaimana dengan buku, transportasi, tempat tinggal, dan biaya praktik?” kata Purwadi.
Bagi Purwadi, program ini terasa lebih sebagai alat pencitraan politik ketimbang solusi sistemik. Ia bahkan menyamakan program tersebut dengan promosi di pusat perbelanjaan terlihat menarik dari luar, tetapi banyak syarat dan ketentuan tersembunyi di baliknya.
Sorotan lain diarahkan pada alokasi anggaran. Dalam catatannya, dari APBD Kaltim sebesar Rp 20,1 triliun, hanya Rp 750 miliar yang dialokasikan untuk program ini. Angka itu, menurutnya, jauh dari amanat Undang-Undang yang mewajibkan 20 persen APBD dialokasikan ke sektor pendidikan.
“Secara hitungan kasar, seharusnya ada Rp 4 triliun untuk pendidikan. Tapi realisasinya hanya seperlimanya. Ini kan jomplang sekali,” jelasnya.
Ia juga menilai pendekatan program yang meniru skema LPDP tidak relevan, mengingat Gratispol dibiayai oleh APBD, bukan dari dana abadi seperti LPDP. Menurutnya, menyamakan dua hal yang berbeda secara sumber dan struktur adalah kekeliruan konseptual.
Tak hanya itu, kebijakan yang mengecualikan mahasiswa jalur mandiri dari program ini dianggap menambah ketimpangan. Asumsi bahwa jalur mandiri identik dengan kemampuan finansial dinilai tidak sepenuhnya akurat.
“Banyak mahasiswa yang masuk jalur mandiri karena gagal di jalur reguler, bukan karena mereka mampu secara ekonomi. Ini bentuk diskriminasi kebijakan,” tegasnya.
Purwadi juga menyesalkan sikap pasif DPRD Kalimantan Timur dalam mengawal program ini. Menurutnya, lembaga legislatif seharusnya menjadi benteng pengawasan, bukan sekadar menjadi pelengkap kebijakan eksekutif.
Bahkan, saat menanggapi dalih bahwa APBD tak bisa diubah karena sudah disahkan sebelum gubernur dilantik, ia menyampaikan kritik pedas.
“Kalau memang niat, revisi bisa dilakukan. Jangan jadikan regulasi sebagai tameng. Hukum bisa berubah, kecuali ayat kitab suci,” sindirnya.
Bagi Purwadi, pendidikan semestinya dipandang sejajar dengan layanan dasar lainnya seperti air bersih, listrik, dan kesehatan. Tanpa itu, pembangunan manusia hanya akan jadi wacana kosong.
Penulis: Redaksi Headline Nusantara
Editor: Awan
program gratispol Gratispol gratispol kaltim pendidikan gratis Beasiswa Gratispol Pendidikan Gratispol BI Kaltim
