Utama
Stunting Kaltim di Atas Nasional, BKKBN RI Soroti Pengukuran Badan Balita Baru 40%
HEADLINENUSANTARA.COM, Samarinda - Kalimantan Timur (Kaltim) masih memiliki tantangan besar dalam menurunkan angka stunting atau kekerdilan pada anak-anak. Meskipun angka stunting di provinsi ini hanya naik sedikit satu persen dari tahun sebelumnya, namun masih di atas rata-rata nasional dan target World Health Organization (WHO).
Hal ini disampaikan oleh PKB Ahli Utama BKKBN, Dwi Listyawardani saat ditemui dalam acara Puncak Peringatan Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 Tahun 2023 Provinsi Kaltim. Dirinya mengatakan bahwa WHO menetapkan target angka stunting harus di bawah 20 persen, bahkan mungkin akan menurunkan lagi menjadi 10 persen.
"Jadi upayanya harus lebih keras lagi. Nah dari hasil pertemuan kemarin kan saya melakukan monitoring ke tim percepatan penurunan stunting provinsi, mendapatkan info diantaranya adalah cakupan anak-anak yang diukur berat badan tinggi badannya di Kaltim ini masih relatif rendah ya sekitar 40 persen. padahal kan harusnya semuanya, idealnya semua balita itu harus termonitor sehingga kita tahu sebetulnya balita ini mengalami stunting, wasting dan Underweight. Pokoknya masalah gizi bisa diketahui, nah seperti itu," ujar Dwi..
Langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan semua balita terukur dan terpantau kondisi gizinya. Dengan begitu, pemerintah daerah bisa memetakan lokasi dan sasaran intervensi yang tepat. Selain itu, data pendataan keluarga juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi keluarga resiko stunting.
"Jadi diawali harus dari situ dulu. Nah mudah-mudahan dari situ kita bisa memetakan, selain pemetaan keluarga resiko stunting dari data pendataan keluarga, kita tahu anak stunting itu di mana, maka intervensi itu nanti akan tepat sasaran ya, karena intervensi itu sebenarnya sudah banyak dari Kementerian lembaga bahkan sekarang perusahaan juga turun ya membantu, tapi kalau sasarannya enggak tahu ada di mana kan, nanti enggak tepat sasaran, jadi stuntingnya masih tetap banyak pada akhirnya," tutur beliau.
Ia juga menilai bahwa Kaltim seharusnya bisa lebih baik dari rata-rata nasional dalam hal penurunan angka stunting. Pasalnya, provinsi ini merupakan provinsi yang maju dan memiliki sumber daya yang banyak. Namun, sumber daya tersebut tidak cukup jika masyarakat tidak bergerak dan berpartisipasi dalam program-program kesehatan dasar seperti Posyandu.
Sebagai informasi pada 2022 Provinsi Kaltim mengalami peningkatan Prevalensi Balita Stunting sebesar 1,1 persen atau meningkat dari 22,8 persen jika dibanding pada angka stunting tahun 2021 menjadi 23,9 persen di 2022. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yaitu 21,6 persen di 2022.
"Harusnya Kaltim itu jangan dekat nasional (angka stuntingnya), harusnya di bawah nasional gitu ya, karena kan ini provinsi yang maju kan gitu, sumber dayanya banyak gitu, tapi sumber dayanya tidak cukup kalau masyarakatnya tidak bergerak, cerminan masyarakat bergerak itu dari Posyandu sebetulnya karena itu pelayanan yang paling basic. pelayan kesehatan paling dasar itu ada di posyandu," jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab stunting adalah kehamilan dan kelahiran di bawah usia 20 tahun. Hal ini menjadi PR besar bagi BKKBN yang merupakan indikator kinerja utama lembaga tersebut. Beliau berharap bahwa dengan pencegahan dan intervensi yang tepat, angka stunting di Kaltim bisa turun secara signifikan.
"Jadi kita kan lebih baik mencegah daripada kalau sudah terlanjur stunting itu lebih susah lebih banyak biaya," pungkasnya.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
Angka Stunting Kaltim Stunting Kaltim BKKBN Stunting Kaltim Meningkat Balita Stunting
