Kutai Kartanegara
Sekkab Kukar Resmikan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026
HEADLINENUSANTARA.COM, Tenggarong - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, membuka Forum Konsultasi Publik untuk membahas rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026, pada Senin (10/2/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar dan dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kukar.
Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Sunggono membacakan sambutan tertulis dari Bupati Kukar, Edi Damansyah. Dalam sambutannya, Bupati Edi menyampaikan bahwa RKPD Kabupaten Kukar 2026 merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk memenuhi amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD.
RKPD ini, menurut Bupati Edi, tertuang dalam pasal 80 ayat 1, yang mengatur bahwa rancangan awal RKPD harus dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan. "Tujuan dari konsultasi publik ini adalah untuk menghimpun aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan mengenai prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026," ungkap Bupati Edi dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekkab Sunggono.
Sunggono juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif yang diberikan oleh semua pihak yang hadir. Forum konsultasi publik ini merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RKPD, sebelum dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan dan Kabupaten. Oleh karena itu, penyusunan RKPD 2026 harus dilakukan dengan cermat dan tepat, serta mampu mengatasi permasalahan dan tantangan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dalam kesempatan tersebut, Sunggono menekankan pentingnya penyusunan RKPD yang lebih adaptif, integratif, serta mampu menjawab permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat dengan cepat dan strategis. Forum ini juga bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat terkait prioritas dan sasaran program pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai komitmen bersama dari para pemangku kepentingan.
"Saya tekankan perlunya perencanaan yang responsif, antisipatif, dan fleksibel, dengan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan kinerja yang optimal," pungkasnya.
Penulis: Redaksi Headline Nusantara
Editor: Awan
