Ragam

Pemprov Kaltim Bangun 86 Rumah untuk Warga Kurang Mampu



Kepala Biro Adbang Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Irhamsyah.
Kepala Biro Adbang Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Irhamsyah.

HEADLINENUSANTARA.COM, Samarinda - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Program Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat kurang mampu. Program ini telah berjalan sejak 2022 sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, khususnya di sektor perumahan.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Irhamsyah, menyampaikan bahwa hingga pertengahan 2025, sebanyak 386 unit RLH telah berhasil dibangun dan diserahkan kepada warga. Sementara itu, 86 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan selesai pada tahun ini.

“Kalau dihitung total dari 2022 hingga 2024, target kita sebenarnya mencapai 508 unit,” ujar Irhamsyah, Senin (7/7/2025).

Irhamsyah menjelaskan, seluruh pembangunan RLH dibiayai melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan. Dengan demikian, program ini tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada keseriusan pihak perusahaan dalam merealisasikan komitmen CSR mereka. Dalam hal ini, Pemprov Kaltim hanya berperan sebagai fasilitator dan koordinator.

“Kalau perusahaan betul-betul berkomitmen, kami siap membangun sebanyak mungkin. Ini bukti nyata bahwa CSR tidak hanya berhenti pada angka, tetapi bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Iing sapaan akrabnya.

Namun demikian, Irhamsyah mengakui bahwa distribusi pembangunan RLH belum merata di seluruh wilayah Kaltim. Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi daerah dengan pembangunan RLH paling sedikit karena belum ada perusahaan yang menyalurkan CSR untuk program tersebut di wilayah itu.

“Di Mahulu kondisinya sangat minim, sampai sekarang belum ada perusahaan yang berkontribusi, padahal masyarakat di sana juga sangat membutuhkan,” ujarnya.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemprov Kaltim mengalokasikan sebagian kuota pembangunan dari daerah lain agar Mahulu tetap mendapat bagian. Saat ini, lima unit RLH tengah dibangun di kabupaten termuda di Kaltim tersebut.

“Kami tidak ingin ada daerah yang tertinggal. Meski tanpa dukungan perusahaan setempat, kami tetap berusaha mewujudkan pemerataan pembangunan,” tutup Irhamsyah.

Penulis: Redaksi Headline Nusantara
Editor: Awan

Program Rumah Layak Huni  Rumah Layak Huni  RLH Kaltim  Corporate Social Responsibility 

Berita Lainnya