Utama
Kaltim Tahan Gempuran Ekonomi, Kredit Konsumtif Justru Meningkat
HEADLINENUSANTARA.COM, Samarinda - Di tengah tekanan ekonomi global dan nasional, sektor jasa keuangan di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai tetap stabil dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mencatat, hingga Mei 2025, sektor keuangan di wilayah ini menunjukkan resiliensi yang kuat.
“Kondisi sektor jasa keuangan di Kalimantan Timur masih stabil dan terjaga. Ini menunjukkan bahwa industri keuangan tetap memainkan peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah, termasuk sektor UMKM,” ujar Kepala OJK Kaltim-Kaltara, Parjiman, Jum’at (11/7/2025).
Menurut Parjiman, sektor perbankan di Kaltim mencatatkan pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi bank sebesar 16,39 persen secara tahunan, dengan nilai mencapai Rp100,41 triliun. Namun, kredit berdasarkan lokasi proyek tercatat menurun tipis 0,06 persen menjadi Rp183,47 triliun.
“Penurunan kredit proyek tidak bisa diartikan sebagai pelemahan. Ini lebih kepada dinamika kebutuhan pembiayaan yang lebih selektif. Yang terpenting, perbankan tetap aktif menjaga fungsi intermediasinya,” tegas Parjiman.
Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan mengalami penurunan sebesar 2,82 persen secara tahunan menjadi Rp160,24 triliun. Penurunan ini berdampak pada total aset yang juga turun 1,66 persen menjadi Rp177,39 triliun.
Dalam hal penyaluran kredit, mayoritas bank di Kaltim mengalokasikan pembiayaannya ke sektor konsumtif, terutama untuk pinjaman multiguna. Kredit jenis ini menyumbang Rp20,89 triliun atau 20,80 persen dari total kredit berdasarkan lokasi bank.
“Kebutuhan konsumsi masyarakat masih tinggi, dan itu tercermin dari dominasi kredit multiguna. Namun, sektor produktif seperti pertanian dan perdagangan tetap mendapat perhatian besar,” kata Parjiman.
Untuk sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, kredit yang disalurkan mencapai Rp15,68 triliun, disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp14,11 triliun. Sementara berdasarkan lokasi proyek, sektor pertanian menyerap kredit terbesar yakni Rp33,13 triliun, diikuti tambang dan penggalian Rp32,85 triliun, serta sektor konsumtif Rp21,62 triliun.
Tingkat risiko kredit atau rasio Non Performing Loan (NPL) masih tergolong terkendali. Kredit investasi menunjukkan kualitas yang paling baik dengan NPL hanya 0,63 persen atau Rp0,27 triliun berdasarkan lokasi bank, dan 0,49 persen atau Rp0,42 triliun berdasarkan lokasi proyek.
“Perbankan terus memperkuat manajemen risiko, khususnya untuk menjaga kualitas kredit modal kerja dan konsumtif yang cenderung memiliki NPL lebih tinggi. Stabilitas sistem tetap menjadi prioritas kami,” ujar Parjiman.
Selain pengawasan sektor keuangan, OJK juga terus memperluas edukasi dan inklusi keuangan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan literasi masyarakat serta memperkuat perlindungan konsumen.
“Upaya edukasi keuangan akan terus kami lakukan agar masyarakat makin cerdas dalam mengelola keuangannya. Ini bagian dari komitmen kami untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” tutup Parjiman.
Penulis: Redaksi Headline Nusantara
Editor: Awan
