Utama
FORKOP Tagih Janji Pemprov Terkait PT PTB, Siap Kerahkan Massa ke Kemenhub
HEADLINENUSANTARA.COM, Samarinda - Forum Komunikasi Pemuda Kalimantan Timur (FORKOP Kaltim) akan menagih janji Pemprov Kaltim untuk buka-bukaan terkait masalah PT PTB. Yakni, ada tidaknya koordinasi dan rekomendasi dari Pemprov terkait penetapan wilayah konsesi ship to ship (STS) yang dioperasikan PT PTB saat ini.
FORKOP akan kembali menggelar aksi demonstrasi Senin (30/6/2025) di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda. Aksi itu untuk meminta jawaban dari Pemprov atas aksi sebelumnya, pada Selasa (24/6/2025) pekan lalu.
Koordinator FORKOP, Edi Susanto, menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan ini. "Masalah legalitas PTB yang beroperasi di wilayah perairan Kaltim bukanlah masalah sepele. Ini persoalan yang bisa berdampak besar pada masyarakat," terangnya.
Menurut Edi, perputaran uang di konsesi STS Muara Berau dan Muara Jawa sangatlah besar. "Sehingga lebih tepat usaha di sana dilaksanakan oleh Perusda, sehingga manfaatnya bisa kembali untuk masyarakat Kaltim," tandasnya.
Selama ini, PT PTB yang menjalankan bisnis di sana, minim kontribusi bagi rakyat Kaltim. “Seharusnya Kalimantan Timur sebagai pemilik wilayah mendapat manfaat dari aktivitas tersebut. Namun, kenyataannya tidak ada kontribusi untuk daerah. Bahkan, PTB diduga tidak pernah berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim,” katanya.
Diketahui, FORKOP menggelar aksi Selasa pekan lalu dengan agenda tuntutan sebagai berikut:
1. Pemprov Kaltim harus bersikap tegas terhadap dugaan aktivitas ilegal PTB di wilayah perairan Kaltim.
2. Mendesak Pemprov segera mengambil alih kegiatan STS PTB melalui Perusda.
3. Tutup dan usut aktivitas PTB karena diduga merugikan negara Rp5,04 triliun.
4. Hentikan seluruh kegiatan PTB.
5. Wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perlu di ketahui sebelum nya FORKOP Kaltim telah melakukan aksi di depan kantor gubernur pada hari Selasa lalu, Sehari usai aksi, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengadakan rapat dengan jajaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Kantor Unit Pengelola Pelabuhan (KUPP) di wilayah Kaltim. Dalam forum itu, Gubernur menyampaikan perlunya memikirkan potensi besar pengembangan pembangunan berbasis sektor kemaritiman.
"Perlu ada keterlibatan BUMD dalam bisnis kemaritiman ini, seperti ship to ship (STS) dan offshore logistic," tegas Gubernur.
Merespons pertemuan Pemprov Kaltim dengan KSOP & KUPP, FORKOP menanggapi dengan datar hal tersebut. Edi Susanto mengatakan bahwa mereka tidak mau terjebak dengan gimmick.
"Iya itu kan bisa saja cuma gimmick untuk meredam gerakan yang akan terus terjadi untuk mendesak sikap tegas dan keberanian Pemprov terhadap polemik PTB ini, sehingga kami tidak mau terjebak dan akan terus fokus mendesak Pemprov untuk lebih kongkret dalam tindakan, bukan cuma pertemuan-pertemuan," tegas Edi Susanto.
Penulis: Redaksi Headline Nusantara
Editor: Awan
Kerahkan massa ke Kemenhub PT PTB Forkop Kaltim tuntut janji Pemprov Forkop Kaltim
